Kumpulan Opini Kompas: “Destruktif Kreatif” Demi Kala Depan

Ninok Leksono

”Masa depan itu tak tertulis , tetapi gimana kita membayangkannya bisa memengaruhi sikap dan sikap kita dikala ini , segimana sejarah perorangan dan kolektif bisa memilih siapa kita dan gimana kita bertindak...” (Richard Watson , dalam Pengantar The Future-50 Ideas You Really Need to Know , Quercus , 2012)

SATU dari 50 inspirasi dalam buku ini yakni ”Demokrasi Digital” , yang menyebut perihal ”pemerintahan rakyat oleh rakyat”. Digitalisasi meniscayakan pemerintah perlu mendengarkan warga lebih seksama lagi di masa depan alasannya bakal ada lebih banyak lagi pemilih yang bisa memberikan aspirasi politik tanpa harus menjadi anggota partai.

Futuris Alvin Toffler menambahkan , ”Teknologi politik zaman industri bukan lagi teknologi yang pas untuk peradaban gres yang kini sedang terbentuk di sekeliling kita. Politik kita sudah ketinggalan zaman.”

Boleh jadi itu inspirasi untuk masa depan yang masih jauh. Namun , masa depan itu pasti datang. Apa yang jadi penggeraknya? Mantan Wapres Amerika Serikat , Al Gore , dalam karyanya The Future (Random House , 2013) , menyebut ada enam aktivis perubahan global paling penting. Keenamnya tidak saja konvergen—memusat—tetapi juga berinteraksi satu sama lain.

Tentu saja kita berkepentingan merebut kembali kendali nasib kita dan membentuk masa depan. Menurut Al Gore , yang dituntut yakni kemampuan menghadapi , antara lain , ekonomi global yang makin saling terhubung dan munculnya jejaring komunikasi elektronik berlingkup dunia yang menghubungkan aliran dan perasaan miliaran orang (seperti halnya Facebook).

Respons belum memadai

Pada pelbagai prospek perubahan yang ada sejauh ini , pemerintahan demi pemerintahan boleh jadi telah memberikan upaya untuk merespons. Terakhir , pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono , contohnya , meluncurkan Komite Inovasi Nasional , selain Komite Ekonomi Nasional , serta Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Namun , banyak inisiatif baik yang dalam perjalanannya tak mewujud nyata.

Penyebabnya yakni tersedotnya sumber daya waktu , tenaga , dan pikiran pemerintah untuk urusan (survival) politik , satu distraksi yang harus ditebus mahal dengan pupusnya peluang membuat langkah-langkah besar.

Dengan energi yang banyak tersedot untuk problem politik ini , kinerja ekonomi tak bisa lebih optimal daripada apa yang bisa dicapai sekarang. Selain kesenjangan—seperti diperlihatkan indeks gini—yang membesar , ternyata mendasar ekonomi Indonesia tidak sekokoh mirip yang banyak diklaim. Karena amat bergantung pada impor untuk hampir sebagian besar kebutuhan , defisit perdagangan pun tak terelakkan.

Di tengah masa yang penuh guncangan ini , fokus bangsa Indonesia setahun ke depan tak ayal lagi yakni pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Dari luar , terkesan kita telah cukup remaja untuk mempraktikkan demokrasi.

Namun , di kalangan concerned citizen (warga peduli) masih sering muncul argumen , yang kita jalankan sejauh ini gres hingga pada demokrasi formal prosedural. Demokrasi yang maslahat , di mana hasil pemilu legislatif ataupun pemilu presiden bisa membawa bangsa pada lompatan kuantum kemajuan , ibaratnya masih menunggu Godot.

Bayangan kemenangan golongan putih (golput) , bayangan masih bakal terus berlanjutnya sistem politik transaksional , dan aturan yang masih belum memuaskan penegakannya memang masih jadi alasan bagi tumbuhnya pesimisme.

Jika di hari kemarin kita sering mendengar wacana amputasi bagi elemen yang tidak berfungsi baik , kini kita diingatkan kembali pada konsep creative destruction. Segimana dicetuskan ekonom Joseph Schumpeter dalam karyanya , Capitalism , Socialism and Democracy (1942) , destruksi kreatif meminta dilakukannya ”perubahan industri dengan terus-menerus merevolusi struktur ekonomi dari dalam , menghancurkan yang usang , dan setrik tanpa henti mencipta yang baru”. Ada alasannya jikalau penghancuran kreatif ini kita lakukan tidak saja untuk ekonomi , tetapi juga untuk bidang politik dan hukum.

Mimpi dan PR-nya

Prediksi McKinsey (2012) bahwa Indonesia bakal menjadi ekonomi nomor tujuh di dunia dalam kurun 1 ,5 dekade ke depan tentu saja membesarkan hati elite. Sama mirip ketika media Barat menyebut Indonesia punya golden chance untuk menjadi negara maju.

Namun , satu hal yang harus kita sadari ketika kita mendengar kata ”prediksi” atau ”peluang” yakni bahwa di dalamnya ada persyaratan. Alih-alih menjadi ekonomi nomor 7 , gonjang-ganjing yang ada kini ini , di tambah dengan faktor-faktor penggerak—atau bisa juga disebut ”pengguncang”—seperti disebut dalam The Future-nya Al Gore , mengandung potensi memelorotkan peringkat Indonesia.

Tentunya kita juga awas terhadap faktor-faktor yang membuat satu negara kemudian disebut sebagai negara gagal. Pemikiran yang dikandung dalam buku Why Nations Fail karya Daron Acemoglu dan James A Robinson (Crown Business , 2012) bisa menjadi satu pola untuk menjauhkan kita dari faktor-faktor yang menyebabkan RI sebuah negara gagal.

Satu hal yang juga tak disangsikan lagi yakni bahwa menjadi ”ekonomi nomor 7” yakni mimpi yang harus diwujudkan dengan kerja keras dan mentalitas baru. Kembali pada buku Why Nations Fail , ternyata forum politik dan ekonomi buatan manusialah yang jadi penentu penting bagi kesuksesan—atau sebaliknya kegagalan—ekonomi satu negara.

Meminjam semangat High Level Panel yang menyiapkan jadwal pembangunan pasca-Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) (2015) , karakteristik pembangunan yang dianjurkan yakni ”berkelanjutan , berkeadilan , dan ramah lingkungan”. Sejauh kita gagal membongkar kebiasaan usang melalui creative destruction , jadwal pasca-2015 pun bakal sulit kita capai , segimana kita masih banyak kedodoran dalam upaya mencapai MDG.

Nyata sekali bahwa pekerjaan rumah bangsa Indonesia , bukan hanya bagi presiden yang terpilih dalam Pemilu Presiden 2014 , amatlah banyak. Ini bukan demam isu semi yang indah , tetapi tetap harus kita sambut.

Ninok Leksono; Pemimpin Redaksi Kompas