Kumpulan Opini Kompas: Mewariskan Utang

Ivan A Hadar

Pengurangan utang setrik signifikan yakni sebuah kebutuhan riil , tak hanya bagi negara kurang berkembang , tetapi juga bagi negara berkembang berpenghasilan menengah.”

Pernyataan Presiden SBY di atas disampaikan dalam pertemuan Financing for Development di New York (September 2005) , satu tahun masa awal pemerintahannya. Dalam periode pertama kepemimpinannya , pemerintahan SBY juga berjanji konsisten menerapkan kebijakan hanya bakal membuat utang gres kalau dibutuhkan , dengan jangka waktu panjang dan dengan bunga utang lunak , serta terus menurunkan porsi kredit ekspor.

Sayangnya , sejumlah pernyataan perihal pentingnya pembatalan utang dan rekomendasi terkait debt sustainability masih sebatas wacana. Selama pemerintahan SBY telah terjadi peningkatan jumlah utang yang fantastis: Rp 724 ,22 triliun! Juni 2013 , total utang Indonesia Rp 2.156 triliun , belum ditambah utang gres yang belum cair.

Setrik teoretis , Daseking dan Kozack (Avoiding Another Debt Trap , 2003) memprediksi , negara menyerupai Indonesia bakal gagal mencapai salah satu tujuan utama MDG (Tujuan Pembangunan Milenium) berupa pengurangan tingkat kemiskinan menjadi separuh pada 2015 , kecuali punya pertumbuhan ekonomi tinggi , berhasil memperkuat institusi , melakukan kebijakan prorakyat kecil , dan tak terperangkap dalam utang.

Sejumlah persyaratan tersebut masih jauh dari terpenuhi. Bahkan cukup santer bunyi yang mencemaskan ekonomi Indonesia terancam bangkrut. Berbagai krisis berikut ini yakni penyebab sekaligus imbas kondisi keterpurukan yang ada.

Pertama , beberapa kali krisis ekonomi yang belum sepenuhnya pulih berujung pada krisis kemanusiaan ketika nyaris separuh rakyat Indonesia masih tergolong miskin dan hampir miskin. Sementara para elite seakan tak berdaya atau memagarkan banyak kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang. Kedua , krisis moral. Ketiga , krisis demokrasi ketika lebih dari 28 juta jiwa sangat miskin harus bergulat mencari nafkah guna menyambung hidup. Mereka terpinggirkan dari tiap proses pengambilan keputusan publik.

Generasi yang hilang

Kenyataan menawarkan , struktur demokrasi saja belum cukup menjamin munculnya elite yang sadar dan bertanggung jawab. Kondisi ini dapat memunculkan persepsi , demokrasi yakni kendala bagi terciptanya good gkelewat / overnance dan kesejahteraan. Boleh jadi kita terlalu gampang puas ketika asas demokrasi telah ditanamkan dalam konstitusi , tanpa menyadari bahwa demokrasi hanya bakal berfungsi kalau kian banyak masyarakat yang punya saluran pada pendidikan dan sumber daya material.

Untuk membuat sebuah demokrasi yang membawa kesejahteraan bagi sebanyak mungkin warga , dibutuhkan terobosan berupa jadwal yang terang dalam upaya memerangi kemiskinan. Oscar Arias Sanchez , mantan Presiden Kosta Rika yang juga peraih Nobel Perdamaian 1987 , mengusulkan perlunya konsentrasi pada upaya pengurangan beban utang , peningkatan dana proteksi pembangunan , dan pemotongan anggaran militer.

Tiap rupiah untuk membeli senjata canggih yang bahu-membahu tak dibutuhkan untuk mengatur keamanan. Hal ini disebabkan ia berperan memperburuk kehidupan rakyat yang selama ini tak punya saluran pemenuhan kebutuhan bakal masakan , rumah , pendidikan , dan kesehatan. Kian banyak yang setuju , dana militer yakni penyimpangan prioritas kemanusiaan terbesar. Setrik global , setiap tahun 800 miliar dollar AS dihabiskan untuk biaya tentara dan perlengkapannya.

Padahal , hanya dengan 40 miliar dollar AS , semua penduduk bumi dijamin memiliki saluran pada layanan sosial dasar , menyerupai pendidikan , kesehatan , masakan , sanitasi , dan air minum selama 10 tahun. Sementara dengan jumlah sama , semua penduduk dunia dapat terangkat di atas garis kemiskinan. Hal yang seharusnya menggetarkan hati siapa pun.

Di banyak negara berkembang , beban utang luar negeri menjadi kendala bagi penegakan demokrasi. Krisis ekonomi yang masih berlangsung juga menjadikan imbas sosial amat serius. Unicef , contohnya , pernah berkesimpulan , tanpa pengurangan beban utang luar yang amat berat , Indonesia bakal ”kehilangan satu generasi” lantaran lemah dan kolot jawaban gizi jelek dan kurang pendidikan.

Perlu terobosan

Sebenarnya , dengan alasan tersebut , kalau tidak ada langkah kasatmata pengurangan utang dari kreditor , Pemerintah Indonesia dapat mengusulkan arbitrage insolvency dengan mengajukan fakta dan argumen di depan hakim independen internasional (Kunibert , 2006). Pada ketika yang sama , negara-negara industri dituntut memperkuat demokrasi dan menunjang good gkelewat / overnance di negara-negara berkembang lewat peningkatan dana proteksi pembangunannya.

Berikut ini beberapa ajuan strategis sebagai terobosan untuk keluar dari ”jebakan” utang sebagai pertimbangan. Pertama , pemberlakuan batas maksimum bagi pembayaran utang publik , terutama utang luar negeri. Hal ini bakal memperbesar ketersediaan sumber dana bagi perekonomian domestik.

Penetapan batas maksimum ini perlu didasarkan pada (sebuah) UU sehingga pemerintah dapat menggunakannya sebagai dasar aturan dan sekaligus alat negosiasi. Selanjutnya , dibutuhkan pengaturan mengenai pembatasan jumlah utang gres yang mengarah kepada zero new debt.


Kedua , pengurangan pokok utang. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain: (a) pembatalan utang melalui kombinasi rekayasa keuangan dan renegosiasi komersial dengan kreditor; (b) pengurangan debt stock lewat arbitrase internasional; (c) perundingan utang luar negeri publik ada level geopolitik dan strategis; dan (d) renegosiasi bilateral , terutama dengan Jepang sebagai kreditor terbesar.

Tanpa terobosan , SBY hanya bakal mewariskan utang kepada pemerintahan penerusnya. Bukan hanya berjumlah terbesar dalam sejarah republik , melainkan juga berdampak paling angker lantaran menghilangkan kesempatan bagi puluhan juta rakyat Indonesia memperoleh kehidupan , pendidikan , dan kesehatan yang layak.

Ivan A Hadar; Direktur Eksekutif IDE Indonesia (Institute for Democracy Education); Ketua Dewan Pengurus Indonesia for Global Justice