Kumpulan Opini Kompas: Revitalisasi Rekam Medis Dan Kodifikasi Rs

Endah Sulistyowati 

Pelaksanaan sistem jaminan kesehatan rakyat oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial pada awal tahun 2014 sebaiknya dipahami setrik baik oleh segenap rakyat dan entitas yang terkait bidang kesehatan. Namun , sebelum diterapkan , sepertinya banyak hal harus dibenahi , termasuk di antaranya administrasi rumah sakit.

Sudah tidak zamannya lagi rumah sakit memutuskan biaya pelayanan yang tidak rasional. Kenyataannya , masih ada rumah sakit yang mengabaikan prinsip INA CBGs , yaitu penghitungan biaya berbasis pada kelompok diagnosis penyakit yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Dalam konteks itu , setiap penanganan pasien menggunakan prinsip kendali mutu dan biaya.

Perkembangan teknologi isu dan komunikasi telah mewarnai domain kesehatan setrik signifikan dengan mengubah sistem kesehatan ke arah penerapan sistem isu kesehatan terpadu atau e-Health. Sistem elektronik ini interconnected dalam menangani duduk kasus dan operasional kesehatan rakyat.

Itu sebabnya mengapa penting meneguhkan sistem pelayanan kesehatan rakyat lewat Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan teknologi andal. Peneguhan tersebut sangat bergantung pada
sejauh mana keandalan dan akurasi rekam medis dan kodifikasi di setiap rumah sakit.

Revitalisasi

Langkah fundamental pembenahan sistem pelayanan kesehatan rakyat ialah revitalisasi rekam medis dan kodifikasi. Rekam medis merupakan bukti tertulis perihal pasien yang telah menerima perawatan atau pengobatan di rumah sakit. Pelayanan rekam medis di rumah sakit terbagi atas penerimaan pasien , perekaman atrik pelayanan medis , pengolahan data rekam medis , penyimpanan rekam medis , dan pelaporan rekam medis.

Pelayanan rekam medis kalau dilihat dari jenis penerimaan pasien terdiri atas pelayanan rekam medis pasien rawat jalan , rawat inap , dan gawat darurat. Untuk pasien Jamkesmas rawat inap , pada umumnya atrik pelayanan rekam medis pasien sama dengan atrik pelayanan rekam medis pasien umum. Akan tetapi , untuk pelayanan rekam medis pasien rawat inap pasien Jamkesmas ada perbedaan pada atrik pengolahan data , khususnya pada pecahan kodifikasi. Masalah rekam medis inilah yang bakal menjadi penentu klaim KJS sehingga perlu akurasi dan sinkronisasi setrik baik antarlembaga.

Selain rekam medis , penting juga membangun sistem kodifikasi. Yakni pembuatan kode atas diagnosis penyakit berdasarkan pembagian terstruktur mengenai penyakit yang berlaku yang bertujuan untuk mempermudah pengelompokan penyakit dan operasi yang sanggup dituangkan dalam bentuk angka dan dikonversikan ke dalam harga/tarif.
Pada pelayanan pasien rawat inap , pasien Jamkesmas rawat inap perihal kodifikasi tidak diaplikasikan pada sistem isu administrasi (SIM) rumah sakit untuk pasien umum , tetapi diaplikasikan pada software aplikasi pemerintah yang berjulukan INA CBG’s. Masalah inilah yang harus disinkronkan lebih lanjut Agar tidak terjadi tumpang tindih.

Mulai tahun 2010 diterapkan paket INA- CBG’s versi 1.6 yang lebih terintegrasi serta gampang dipahami dan dioperasikan. Agar penggunaan aplikasi INA-CBG’s sanggup berjalan baik , dibutuhkan tata kelola sistem isu yang baik dan selalu diaudit. Dari sisi teknologi isu , aplikasi INA-CBG’s ialah suatu sistem pembagian terstruktur mengenai kombinasi dari beberapa jenis penyakit/diagnosis dan prosedur/ tindakan di rumah sakit dan pembiayaannya yang dikaitkan dengan mutu serta efektivitas pelayanan terhadap pasien.

Penentu mutu

Semua pihak mestinya bersepakat bahwa INA-CBG’s merupakan sistem penentu mutu pelayanan kesehatan yang menjadi salah satu unsur dalam pembiayaan kesehatan. Selain itu , sistem ini juga sanggup dipakai sebagai salah satu standar penggunaan sumber daya yang dibutuhkan dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Aplikasi INA- CBG’s lebih real dibandingkan dengan INA- DRG lantaran menekankan pendekatan mekanisme dibandingkan diagnosis. Sementara aplikasi INA-CBG’s lebih mengedepankan diagnosis dibandingkan prosedur. Perlunya memperbaiki fatwa pelaksanaan Jamkesmas , terutama terhadap kasus-kasus dengan diagnosis yang kompleks dengan severity level 3. Yang mana berdasarkan kode INA-CBGs hal itu harus menerima pengakuan dari pejabat yang ditunjuk/diberi tanggung jawab pihak rumah sakit.

Peran kodifikasi dalam sistem sangat memilih lantaran logic software yang dipakai sangat memilih tarif. Hal itu ialah duduk kasus yang sensitif dan berpotensi untuk dimanipulasi. Kodifikasi dengan fatwa ICD 10 untuk memilih diagnosis dan ICD 9 CM untuk tindakan atau prosedur. Pengelompokan penyakit sanggup didefinisikan sebagai suatu sistem pengelompokan dari data morbiditas yang ditetapkan sesuai dengan kriteria yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Rumah sakit ialah suatu organisasi pelayanan kesehatan yang banyak melibatkan banyak sekali disiplin ilmu yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesehatan , mencegah , menyembuhkan , dan pemulihan penyakit terhadap perseorangan , keluarga , dan masyarakat. Dibutuhkan sistem isu administrasi rumah sakit (SIMRS) yang merupakan tata kelola pengumpulan data , pengolahan data , penyajian isu , analisis , dan penyimpulan isu serta penyampaian isu dibutuhkan untuk atrik rumah sakit.

Terdapat banyak sekali manfaat niscaya dengan penggunaan sistem atau aplikasi INA-CBG’s. Bagi pasien , dengan sistem itu ada kepastian dalam pelayanan dengan prioritas pengobatan berdasarkan derajat keparahan. Juga adanya batasan terhadap usang rawat (length of stay) bagi pasien. Karena berapa pun usang rawat yang dilakukan , biayanya sudah ditentukan. Selain itu sanggup mengurangi investigasi dan penggunaan alat medis yang berlebihan oleh tenaga medis sehingga mengurangi risiko yang dihadapi pasien.

Bagi pihak rumah sakit bakal memperoleh pembiayaan berdasarkan kepada beban kerja aktual. Dengan demikian , sanggup meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanan rumah sakit. Adapun bagi pihak pemerintah dan pengelola dana jaminan kesehatan , sistem sanggup meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian anggaran pembiayaan kesehatan.

Endah Sulistyowati Praktisi Perlindungan Konsumen dan Ketenagakerjaan